Opsi lInk Sbobet: Fraksi Gerindra Tegas Tolak Presidential Threshold

Presidential Threshold

Presidential Threshold yang sedang hangat dibahas beberapa waktu ini ternyata menuai banyak protes ketika Rapat Paripurna RUU Pemilu kali ini.

Kali ini Rapat Paripurna RUU Pemilu diwarnai hujan interupsi, terutama dari pihak fraksi Gerindra yang meminta presidential threshold nol persen.

Kali ini tiga anggota Fraksi Gerindra tegas dengan sikapnya yang ingin meniadakan ambang batas calon presiden atau presidential threshold.

Menurut Syafii, syarat presidential threshold bertentangan dengan amanat konstitusi. Berapapun angka ambang batas capres, Gerindra dalam posisi menolak.

“Jadi Gerindra tidak persoal 20 persen, 10 persen, 5 persen, satu persen pun itu menurut gerindra bertentangan dengan konstitusi,” jelas Syafii.

Gerindra siap habis-habisan dalam penentuan lima isu RUU Pemilu malam ini. Syafii menyebut apa yang dilakukan Gerindra ialah mencoba menorehkan rekor sejarah tegaknya konstitusi di Indonesia.

“Kami tak persoalkan kalah atau menang. Kami ingin menoreh sejarah bahwa kalah pun jadi asalkan tegak konstitusi,” tegas Syafii.

Ketiga politikus Gerindra yang menyampaikan pemaparan adalah Muhammad Syafii, Nizar Zahro, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saat awal menyampaikan, Syafii menilai presidential threshold inkonstitusional. Gerindra yakin dengan sikap mereka yang disebut sesuai konstitusi.

Nizar juga menyampaikan fraksinya menolak presidential threshold. Hal tersebut didasari putusan MK tahun 2013 tentang pemilu serentak.

“Dalam putusan ini, pemilu presiden dan pileg dilaksanakan serentak. Ini adalah momentum baik yang mendesain penguatan sistem presidensial. Itu tak berarti, bila kita keliru bila mendesain sistem itu,” kata Nizar.

Rahayu menyampaikan hal yang sama. Awalnya ia mengatakan soal pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemilu. Selanjutnya, ia menentang penerapan presidential threshold.

“Kalau ajukan presidential threshold di mana harus gunakan pemilu sebelumnya, ini artinya hak perampokan,” ucap Rahayu.

Pemaparan dari Fraksi Gerindra diikuti tepuk tangan peserta sidang yang memang saat itu hampir memenuhi ruangan rapat Paripurna.

Setelah itu, pimpinan sidang Fadli Zon mengatakan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 534 dari 560 anggota.

Untuk info tentang kelanjutan masalah penetapan presidential threshold dapat kalian simak melalui Opsi Link Sbobet dewataruhan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *